Israel terancam Tsunami

Dalam waktu dekat, Majlis Umum PBB akan mengadakan pemungutan suara bagi terbetuknya negara Palestina merdeka. Perkara yang menurut pengakuan para pejabat rezim Zionis merupakan tsunami yang akan menjadikan Israel seperti pemerintahan "Apartheid" sebagaimana yang terjadi di Afrika Selatan. Dengan bekerjasama penuh dengan Washington, Tel Aviv berupaya keras untuk menggagalkan deklarasi yang akan dicapai dalam Majlis tersebut.

Saat ini, lebih dari 100 negara yang telah mengakui kemerdekaan Palestina dan dalam waktu dekat (September mendatang) pembentukan negara ini akan dideklarasikan dalam Majlis Umum PBB. Menurut pengakuan para pejabat rezim Zionis, pembentukan negara Palestina Merdeka adalah stunami besar yang akan menghancurkan rezim ini. Berikut adalah artikel yang ditulis Noam Chomsky seorang ahli linguistik terkemuka dari AS yang bertema "In Israel, a Tsunami Warning" dan dimuat dalam situs truth-out.org.

Pada bulan Mei, dalam sebuah pertemuan tertutup para direktur dan pengusaha besar Israel, Idan Ofer, seorang direktur sebuah perusahaan yang berpengaruh, mengatakan: "Dalam waktu dekat negara kita akan berubah menjadi Afrika Selatan. Setiap keluarga di Israel akan merasakan pukulan sangsi ekonomi.

Yang menjadi kekhawatiran utama para pengusaha Israel ini ialah pemungutan suara yang akan dilakukan dalam Majlis Umum PBB di bulan September mendatang, dimana Otoritas Palestina berencana akan meraih pengakuan bagi kemerdekaan negara Palestina.

Dan Gillerman, mantan duta Israel untuk PBB meperingatkan kepada pada peserta dalam pertemuan tersebut: "Pada hari diresmikannya negara independen Palestina, akan dimulai proses yang menyakitkan dan tragis sebagaimana di Afrika Selatan yang akan menjadikan Israel sebagai negara yang dibenci di dunia dan akan banyak menerima sangsi internasional.

Dalam pertemuan ini dan juga pertemuan selanjutnya, para oligarki mendesak pemerintah Israel untuk memanfaatkan proposal yang diajukan Arab Saudi dan perundingan kesepakatan tidak resmi yang telah dicapai pada Juni 2003 dimana pada perundingan tersebut para petinggi Palestina maupun Israel telah mencapai beberapa kesepakatan yang disambut oleh sebagian besar dunia, namun pada akhirnya ditolak oleh Tel Aviv dan Washington.

Pada bulan Maret lalu, Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak telah memperingatkan rencana PBB ini dan mengatakannya sebagai "tsunami". Yang menjadi kekhawatiran Israel ialah, dengan terbuntuknya negara merdeka Palestina, maka dunia akan mengutuk Israel bukan hanya karena pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya, namun juga karena tindakan pidana yang dilakukan di negara pendudukan yang telah diakui secara resmi oleh PBB.

Oleh karena itu, AS dan Israel segera melakukan kampanye diplomatik secara intensif guna mencegah realita yang mereka sebut sebagai tsunami tersebut. Apabila mereka gagal dalam upayanya ini, maka kemungkinan besar Palestina akan diakui sebagai negara yang merdeka.

Saat ini, lebih dari 100 negara telah mengakui kedaulatan Palestina. Victor Kattan dalam sebuah majalah Amerika International Law, menyatakan: "Inggris, Perancis dan negara Eropa lainnya telah meningkatkan Delegasi Umum Palestina pada kedutaan-kedutaannya, misi-misi diplomatik dan juga jabatan-jabatan lain yang umumnya hanya dimiliki oleh negara-negara independen"

Palestina telah menjadi anggota PBB dalam berbagai organisasi. Saat ini hanya UNESCO dan "Organisasi Kesehatan Dunia" yang masih menolak keanggotaan negara ini, itupun karena takut akan ancaman pemotongan dana oleh Amerika yang memang bukan ancaman sepele.