Menggagas Dialog Islam - Islam



Tidak diragukan lagi bahwa dialog Islam - Islam harus memprioritaskan penelitian dan peninjauan ulang berbagai masalah dalam pelataran Islam. Hal ini sangat penting, mengingat tahap sensitif yang dialami oleh semua kecenderungan dalam Islam di berbagai level.

Tampaknya pada kali pertama dialog dipandang sebagai elemen etis komplementer yang tidak diperlukan, tapi seiring dengan perkembangan hubungan individu pandangan itu berubah. Seseorang keluar dari ruang lingkup hubungan individu ke ruang lingkup hubungan sosial sehingga dia melihat dirinya berada dalam lingkaran yang secara alamiah tidak memungkinkan para anggotanya dalam kondisi normal untuk mempertahankan pendapatnya sendiri tanpa memperdulikan pendapat orang lain. Suka tidak suka, dia harus menerima kondisi tersebut.

Inilah yang terlihat dalam perilaku anak kecil. Sebelum sampai pada fase bermain bareng dengan anak-anak lain, anak kecil akan bermain semaunya, dan itu normal. Namun, akan berbeda manakala dia mulai bergabung dengan anak-anak yang lain. Dia harus melepaskan monopoli permainan atau aturan permainan semaunya itu. Jika tidak, maka pengasuhnya bakal mengarahkan agar menerima yang lain dan melepaskan sesuatu yang dia yakini sebagai hak alaminya. Jadi, seseorang yang memasuki kehidupan dan kegiatan yang lebih rumit akan sangat membutuhkan salah satu kosakata dialog, yaitu memperhitungkan pendapat orang lain dan mengikuti pendapat umum.

Adalah normal jika perilaku manusia berbeda. Karena itu manusia perlu menata sejumlah kaidah yang mengatur perilakunya dalam berhubungan dengan orang banyak. Dalam domain hukum, para pakar hukum telah menetapkan dua jenis hukum: pertama, hukum yang menjelaskan tentang hak-hak seseorang dan mengatur bagaimana hak itu timbul dan berakhir. Inilah hukum yang menetapkan hak, semisal hukum sipil, hukum perniagaan, dan hukum kelautan. Kedua, hukum yang menjelaskan tentang media yang mendatangkan atau justru menghalangi hak-hak tersebut. Dengan kata lain, menjelaskan hukuman atas pelanggaran terhadap hukum tersebut, semisal hukum prinsip-prinsip peradilan. Inilah hukum pidana.

Hukum jenis pertama berkaitan dengan studi tentang asal-usul hak, sementara hukum jenis kedua berkaitan dengan hukum formal, dalam arti bahwa seorang individu harus mengambil tindakan atau situasi tertentu jika menginginkan hak-haknya terlindungi. Kecuali itu, dia juga harus mematuhi peraturan tertentu ketika ingin memutuskan sengketa.

Harus ada prosedur formal guna meyakinkan para individu bahwa hak-hak mereka terlindungi bila mereka memilih situasi sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum. Formalitas ini juga diperlukan untuk memastikan peradilan berfungsi sehingga keputusan tidak semata-mata merujuk kepada perkiraan para hakim. Sebab, mereka—seperti manusia pada umumnya—mempunyai metode yang berbeda-beda dalam menilai, menghukumi, dan memahami. Oleh karena ini dan itu, tepat sekali pendapat yang mengatakan bahwa formalitas adalah pasangan kebebasan. Bangsa Romawi memahami diferensiasi yang maju, sehingga mereka membedakan sejumlah prosedur. Secara khusus prosedur tersebut dituangkan dalam bab ketiga dari hukum sipil supaya mencakup berbagai kasus, yakni prosedur litigasi.[1]

Jadi, dalam lingkup sengketa hukum yang terdekat dengan tema ini, kita menemukan bahwa konflik dalam hukum didasarkan kepada asumsi hak, dimana setiap pihak mengklaim dirinya paling berhak dibanding yang lain, untuk membela hak tertentu, membela diri dari suatu tuduhan, dan masalah-masalah sengketa hukum lainnya. Supaya hak tidak tersia-siakan, maka legislator hukum langit (Allah) maupun legislator hukum positif membuat seperangkat aturan dan undang-undang untuk memutuskan dan dijadikan dasar dalam mengakhiri perselisihan. Lantaran klaim sebuah hak memengaruhi semua pihak, maka legislator membuat seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang menjadi rujukan bagi kedua belah pihak dalam menyusun cara menuntut hak-hak mereka. Artinya, sistem ini menunjukkan bagaimana mereka harus bersikap guna mendapatkan hak-hak mereka. Para pakar hukum sepakat menamai aturan ini dengan hukum prinsip-prinsip peradilan, seperti yang berlaku di Libanon, atau hukum acara, sebagaimana yang dipakai di Mesir, atau dengan prosedur, sebagaimana yang berlaku di Prancis, baik dalam peradilan sipil, peradilan pidana, maupun peradilan-peradilan lainnya.

Hukum di sini berisi aturan-aturan netral demi sebuah kemaslahatan yang bisa dipakai oleh semua pihak ketika terjadi sengketa. Di negara hukum, seseorang tidak diperkenankan menghakimi sendiri—meskipun cara yang dilakukannya benar—dalam melaksanakan atau menerapkan program keadilan. Itu karena ada hukum dan badan peradilan yang kompeten untuk melakukannya.

Dalam bidang fikih juga ada prinsip dan aturan yang dijadikan rujukan oleh para pakar fikih dalam menggali hukum syariat. Secara global, prinsip-prinsip itu merupakan kesepakatan di antara mereka, kecuali beberapa masalah kecil yang menjadi objek perdebatan fundamental. Namun, keberadaan kodifikasi kaidah-kaidah fundamental menjadikan hasil kerja ulama fikih mendekati batas yang tidak menampakkan adanya perbedaan, kecuali bagi para spesialis.

Atas dasar itulah, Sayyid Muhammad Taqi al-Hakim, dalam bukunya al-Ushûl al-‘Âmah li al-Fiqh al-Muqârin, menyatakan bahwa fikih perbandingan sangat berguna dalam menjembatani perbedaan antara kaum Muslimin, mengurangi dampak faktor-faktor yang memecah belah, terutama ketidaktahuan sebagian ulama suatu mazhab tentang doktrin dasar dan pilar mazhab lain. Sebab, ketidaktahuan akan meninggalkan celah terbuka bagi masuknya misi-misi yang dimaksudkan untuk mendistorsi pemahaman pihak lain dan mengatakan tentang mereka dengan sesuatu yang tidak mereka percayai dan yakini.



1 2 3 4 5 next