Legalitas Investasi Dana Zakat (2)



Allamah al-‘Aini menyebutkan beberapa kejanggalan yang disaksikannya dalam penyimpulan atas riwayat Muadz, kemudian ia pun memberikan komentar atasnya.

Di antara kejanggalan tersebut, ialah ucapan sebagian yang mengatakan bahwa―yang dimaksud dalam riwayat―ini adalah pendapat Muadz yang tidak membolehkan untuk mengalihkan dana zakat dari mustahik A ke mustahik lainnya. Mengomentari pandangan ini al-‘Aini mengatakan bahwa ucapan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar, karena tidak ada pendapat tertentu yang dapat yang dinisbahkan kepada salah seorang sahabat, saat Nabi Saw masih hidup.

Kemudian, kejanggalan selanjutnya ialah pandangan yang disematkan kepada al-Ismaili, yang mengatakan bahwa, apabila―yang disebutkan dalam riwayat―itu memang harta zakat, niscaya ia tidak akan dibagikan kepada para sahabat, karena Rasulullah Saw memerintahkan Muadz untuk mengambil zakat dari orang kaya di antara penduduk Yaman dan memberikannya kepada kaum fakir dari mereka. Menjawab pandangan ini, al-‘Aini mengatakan, bahwa perkataan ini bukanlah yang dimaksudkan dalam riwayat tersebut, akan tetapi maksudnya ialah bahwa ia akan menjadi lebih baik―jika harta itu dibagikan―untuk kaum fakir dari mereka. Hal ini adalah salah satu bentuk penghapusan mudhaf dan menempatkan mudhaf ilaih pada posisinya. Dan pengalihan harta zakat itu tidak dilakukan kecuali berdasarkan perintah Rasulullah Saw yang mengutusnya. Lagi pula, dana zakat boleh dialihkan kepada kaum fakir yang lebih membutuhkan walaupun mereka bukan dari penduduk yang memberikan zakat. Kaum fakir Muhajirin dan Anshar jelas lebih membutuhkan, mengingat mereka telah berhijrah meninggalkan kekayaannya sehingga merekapun mengalami kondisi yang sangat sulit.[1]

Menanggapi pandangan Ismaili di atas, Al-Hafidz mengatakan bahwa jelaslah harta zakat boleh dibawa dan diserahkan kepada pemerintah untuk dibagikan, dan hal ini kemudian dijadikan pijakan bagi mereka yang memperbolehkan pemindahan harta zakat dari satu negri ke negri lain, dimana perkara ini termaksud perkara yang diperselisihkan.[2]

Allamah al-‘Aini melanjutkan, “Jika engkau mengatakan bahwa terkadang jizyah juga disebut dengan sedekah dalam percakapan sebagian kabilah Arab, maka boleh jadi Muadz bermaksud demikian dalam riwayat ini. Maka aku katakan bahwa as-Saruji menukil ucapan Qadhi Abu Muhammad yang mengatakan bahwa betapa bodoh dan naifnya penukilan ini. Sesungguhnya penyebutan jizyah dengan sedekah bermula dari bani Taghlib dan kaum Nashani Arab saat mereka ditaklukkan dan bergabung dengan pemerintahan Islam pada masa khilafah Umar. Diriwayatkan bahwa khalifah berkata kepada mereka, ‘Ini adalah jizyah, silakan kalian sebut sekehendak kalian.’ Dan aum muslimin tidak pernah menyebutnya dengan sedekah sama sekali.”

Al-‘Aini menambahkan, “Apabila kalian mengutarakan ucapan Thartusyi yang menukil riwayat Muadz yang mengatakan bahwa dana zakat tersebut adalah untuk kaum Muhajirin dan Anshar di Madinah, padahal di antara kaum muhajirin terdapat Bani Hasyim dan Bani Muthallib yang dilarang untuk menerima zakat. Kemudian di antara kaum Anshar juga terdapat orang-orang kaya yang juga tidak diperbolehkan menerima dana kaum miskin ini. Semua ini menunjukkan bahwa yang dipungut Muadz dari penduduk Yaman adalah jizyah dan bukan zakat. Maka aku katakan bahwa as-Saruji telah mengungkap kelemahan ucapan kalian ini. Ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kaum Muhajirin dan Anshar adalah mereka yang berhak menerima sedekah, dan bukan mereka yang tidak diperbolehkan. Selain itu jizyah juga tidak dibagikan kepada semua Muhajirin dan Anshar, akan tetapi ia hanya diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan.”

Al-‘Aini berkata kembali, “Apabila kalian katakan bahwa kisah Muadz ini hanya sebatas ijtihadnya saja, dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum syariat. Maka aku ingatkan bahwa Muadz adalah orang yang paling mengetahui halal dan haram, dimana Rasulullah Saw telah menjelaskan hal itu kepadanya dan juga apa yang harus dilakukannya saat ia diutus ke Yaman,.”[3]

Bukan hanya Allamah al-‘Aini, namun Ibnu Hajar pun juga menjawab beberapa kejanggalan di atas dalam kitabnya Fathu al-Baari dengan jawabaan yang sama.[4]

Sebagian ulama memahami apa yang lakukan Muadz ini tidak menunjukkan makna tertentu, karena mungkin saja saat itu penduduk Madinah saat itu sangat membutuhkan pakaian. Sementara dalil yang ada justeru menunjukkan hal yang berlawanan. Kritik ini kemudian dijawab oleh as-Salimi bahwa kondisi membutuhkan tidak serta merta membuat hal yang terlarang menjadi diperbolehkan, karena Muadz bisa saja memungut hasil perkebunan sebagai pembayaran zakat, kemudian ia jual dan membeli pakaian dengannya, sehingga kebutuhan masyarakat Madinah bisa terpenuhi.[5]

Kita bisa melihat faktor perbedaan pendapat para ulama dalam berargumentasi atas boleh atau tidaknya menggantikan apa-apa yang harus dizakati dengan sesuatu lainnya, dimana semua perbedaan ini berpusat pada riwayat yang dinukil dari Muadz. Jika dikatakan bahwa ini adalah pendapat salah satu sahabat, sementara dalam pandangan kaum ushuliyyun, pendapat sahabat tidak bisa dipertahankan kevalidannya dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah syariat. Maka harus diingat bahwa peristiwa Muadz ini terjadi pada masa Rasulullah Saw masih hidup, dimana ia mengumpulkan pakaian sebagai ganti dari biji-bijian lalu dikirimkan ke Madinah al-Munawwarah, tempat kediaman Rasulullah Saw. Tidak ada keraguan bahwa Rasulullah Saw mengatahui apa yang dilakukan Muadz, dimana ini akan menjadi hujjah yang sangat kuat.



1 2 3 4 next