Iran, Mesir dan Pemikiran Taqrib



Taqrib bermakna ajakan untuk mendekatkan pandangan antar mazhab Islam. Pemikiran ini memiliki sejarah khusus di negara-negara Islam, terutama Mesir. Taqrib juga berarti kerjasama antara ulama untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang ada pada mazhab-mazhab Islam terutama mazhab Syi’ah dan Ahli Sunnah.

Para ulama Taqrib berkeyakinan bahwa untuk mewujudkan tujuan Taqrib, Ahli Sunnah dan Syi’ah tidak harus meninggalkan ajarannya; akan tetapi, poros Taqrib antar mazhab Islam adalah hidup bersama dengan jiwa bersaudara tanpa ada rasa bermusuhan satu sama lain. Alhasil, tujuan Taqrib adalah mengurangi kekerasan dan permusuhan antara pengikut mazhab-mazhab Islam.

Sejak lama Universitas Al-Azhar Mesir sangat mendukung ajakan pada Taqrib hingga pada masa pemerintahan Anwar Sadat. Hasan Ibrahim Hasan dalam kitab “Tarikh Al-Daulah Al-Fatimiah” menulis:

“Nama Al-Azhar berdasarkan nama putri Rasulullah saw, Fatimah Zahra as. karena “Fatimiun” -yang pada tahun 909 M di Mesir sampai pada tanjuk kekuasaan- mengaku sebagai keturunan beliau. Fatimiun mendirikan Al-Azhar pada tahun 972 M untuk perluasan mazhab Syi’ah. Para pemimpin silsilah ini meyakini masa da’wah Syi’ah dengan memperkenalkan ilmunya sudah sampai dan ajaran-ajaran mazhab ini harus diperluas dengan pendidikan. Fatimiun tidak merasa cukup dengan mendirikan Al-Azhar saja, akhirnya pada tahun 1005 M membentuk lembaga pusat kebudayaan “Dar Al-Hikmah” yang juga bertujuan untuk da’wah Syi’ah.”

Dapat dikatakan, berbeda dengan gerakan moderat Fatimiun pada awal pemerintahannya dalam memperluas mazhab syi’ah, pada tahun-tahun berikutnya hal ini menjadi ekstrim dan berlebihan. Sebagai contoh, dinsti Fatimiah melarang masyarakat untuk membaca kitab-kitab mazhab lain dan berusaha untuk menghilangkan Ahli Sunnah. Mungkin siasat ini yang menjadi salah satu sebab penggerak Ayyubiun untuk menda’wahkan Ahli Sunnah dan diterimanya silsilah ini (Ayyubiun) oleh pengikut mazhab ini.

Ayyubiun yang memegang kekuasaan setelah tergulingnya dinasti Fatimiun pada tahun 1175 M merubah Mesir menjadi pusat kebudayaan yang kuat untuk memperluas mazhab Ahli Sunnah. Pendiri pemerintahan ini, Salahuddin Ayyubi yang bermazhab Syafi’i, melarang pengajaran fiqih Syi’ah di Al-Azhar. Siasat ini menyebabkan penurunan intelektual di Al-Azhar dan kondisi ini berlangsung salama kurang lebih 80 tahun. Akan tetapi, pada masa pemerintahan “Mamlukian” dan “Ustmanian” di Mesir, meskipun pemerintahan berasaskan Ahli Sunnah, tetapi kondisi orang-orang Syi’ah lebih baik dari masa pemerintahan Ayyubian. Sholat jum’at di Al-Azhar kembali dijalankan dan disamping pelajaran fiqih Syafi’i, beberapa ulama juga ditetapkan untuk mengajar fiqih mazhab lain termasuk mazhab Syi’ah.

Pada tahun 1789 penyerangan Perancis terhadap Mesir menyebabkan ulama Al-Azhar mengangkat bendera perlawanan terhadap Perancis dengan dukungan dari masyarakat dan mewujudkan persatuan muslimin dengan melupakan perbedaan-perbedaan mazhab. Kerjasama ulama Al-Azhar dan orang-orang Syi’ah serta anggota Taqrib yang lain menyebabkan kekalahan Perancis. Pada masa ini hukuman mati ulama Islam oleh kekuatan Perancis menguatkan lingkaran persatuan antar Muslim dalam menghadapi musuh luar.

Muhammad Ali terpilih sebagai wali Mesir pada tahun 1805. Dia, seorang yang mencintai kekuasaan, menganggap wujud ulama-ulama Al-Azhar terutama persatuan di antara mereka dan masyarakat Islam sebagai penghalang untuk mengokohkan kekuasaannya. Untuk menghilangkan penghalang-penghalang ini, dengan menggunakan senjata perselisihan ia menimbulkan perpecahan, memerintah dengan sewenang-wenang dan memisahkan antara agama dan politik untuk melemahkan Al-Azhar dan ulama Islam.

Politik ini –yang berakhir dengan tidak mampunya Al-Azhar untuk mengelola keuangannya- menyebabkan gradasi bertahap universitas tersebut dan memaksanya untuk menggantungkan masalah keuangan pada pihak lain, terutama pemerintah Inggris. Pada tahun 1915 penasehat keuangan pemerintah Mesir –seorang Inggris- menyarankan kepada pemimpin Al-Azhar untuk menerima bantuan dari pemerintah Inggris untuk memperbaiki keuangan ulama-ulama Al-Azhar (1). Pada masa ini, siasat pemerintah Mesir dan pendatang dari Inggris adalah pemisahan antara agama dan politik serta menghalangi persatuan mazhab yang berbeda-beda dalam satu lingkup Islam. Dengan ini, ulama mazhab-mazhab di Al-Azhar tidak dapat menjalankan misi Islami mereka dikarenakan tidak adanya persatuan, fanatisme dan memperhatikan keuntungan pribadi.

Pada tahun 70-an peningkatan hubungan antar ulama dan pusat-pusat lembaga agama yang berbeda-beda, terutama Syi’ah dan Ahli Sunnah, mendorong terbentuknya “Dar Al-Taqrib” di Mesir. Beberapa marja’ faqih Syi’ah dunia, seperti Ayatullah Uzdma Burujerdi ra. memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan pusat lembaga ini. Beliau memiliki keyakinan kuat akan perlunya pemecahan masalah di antara mazhab-mazhab Islam dan perwujudan hal ini akan meninggikan martabat Islam.



1 2 3 4 next