Imam Khomeini: Islam Anti Kediktatoran



Menurut Kantor Berita ABNA, Pada tanggal 23-1-1679, Imam Khomeini ra pernah diwawancarai oleh dua koran: Ettelaat dan Kayhan ketika ia masih diasingkan di Paris. Dalam wawancara tersebut, ia menjawab seluruh pertanyaan yang dilontarkan berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan Revolusi Islam Iran. Dewan Revolusi, swastanisasi industri, kebebasan berpendapat, kebebasan berpartai, peran wanita, hak kepemilikan dalam pemerintahan Islam, dan lain sebagainya merupakan tema-tema yang sempat dilontarkan. Salah satu pertanyaan wartawan berkisar pada isu merebak yang mengklaim bahwa “sandal kediktatoran” akan menggantikan posisi “sepatu kediktatoran”. Imam Khomeini ra menegaskan, Islam tidak mengakui kediktatoran.

Petikan wawancara tersebut adalah berikut ini:

Wartawan: Setelah Anda kembali ke Iran yang menurut rencana akan dilaksanakan pada hari Jumat mendatang, apakah tindakan pertama yang akan Anda ambil? Apakah anggota Komite Revolusi Pemerintahan Islam akan diumumkan sebelum segala sesuatu yang lain atau tidak?

Imam: Tindakan pertama yang akan saya lakukan adalah nasihat kepada rakyat Iran. Insya Allah bila memungkinkan, kami akan menguraikan prinsip jalan kami di Bahesyt-e Zahra. Seluruh tindakan yang harus dilakukan sebelum segala sesuatu akan saya jelaskan nanti.

Wartawan: Apakah struktur Dewan Revolusi akan terbentuk dari kalangan pekerja, cendekiawan revolusioner Muslim, dan para pembesar daerah? Ataukah dewan ini akan didominasi oleh mayoritas kalangan ulama?

Imam: Tidak! Mayoritas anggota dewan ini tidak akan dipenuhi oleh kalangan ulama. Kalangan ulama, sebagaimana layaknya kelompok masyarakat yang lain, juga hanya memiliki wakil di dewan ini.

Wartawan: Jika mungkin, tolong Anda jelaskan secara ringkas garis-garis besar pemerintahan Islam dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.

Imam: Hal ini adalah masalah-masalah yang tidak dapat saya jelaskan sekarang bagi Anda. Islam akan menghadiahkan kebebasan dan juga akan memberikan khusus terhadap masalah ekonomi. Seluruh kebutuhan sebuah negara juga akan memperoleh perhatian khusus. Para ahli harus pada masing-masing bidang harus mengambil sikap yang tepat dan tanggap untuk menangani masalah ini.

Wartawan: Apakah maksud Anda bahwa dalam pemerintahan Islam, swastanisasi merupakan sebuah tindakan yang tak terelakkan?

Imam: Masalah ini juga harus dipelajari dengan seksama.



1 2 3 next